Gerakan Permesta dan Gerakan Pemberontakan Rakyat Republik Indonesia (PRRI) adalah dua peristiwa penting dalam sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia. Meskipun keduanya memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda, ada beberapa persamaan yang bisa kita temukan dalam kedua gerakan ini.
Latar Belakang dan Tujuan
Gerakan Permesta dimulai pada tahun 1957, sedangkan Gerakan PRRI dimulai pada tahun 1958. Kedua gerakan ini dilakukan oleh sejumlah provinsi di Indonesia sebagai respon terhadap sentralisasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tujuan utama dari kedua gerakan ini adalah untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar bagi provinsi-provinsi yang terlibat.
Persamaan Dalam Bentuk Perlawanan
Gerakan Permesta dan PRRI sama-sama menggunakan bentuk perlawanan militer terhadap pemerintah pusat. Keduanya dilakukan oleh sebagian anggota Tentara Republik Indonesia (TNI) yang merasa tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, dalam gerakan PRRI, perlawanan berbentuk pemberontakan militer dilakukan oleh beberapa panglima tentara di Sumatra dan Sulawesi.
Isu-isu yang Dibawa
Isu-isu yang dibawa dalam kedua gerakan ini juga memiliki kemiripan. Keduanya menuntut adanya desentralisasi kebijakan, baik dalam hal politik maupun ekonomi. Mereka ingin kebijakan yang lebih berpihak pada provinsi-provinsi dan tidak terpusat hanya di Jakarta.
Hasil dan Dampak
Meskipun tujuan utama dari kedua gerakan ini tidak sepenuhnya tercapai, kedua gerakan ini telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan politik dan militer di Indonesia. Gerakan Permesta dan PRRI menjadi katalis bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan daerah-daerah di luar Jakarta dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam kesimpulannya, Gerakan Permesta dan PRAKRI yang terjadi hampir bersamaan di akhir era 50an ini memiliki persamaan dalam berbagai aspek, mulai dari latar belakang, bentuk perlawanan, isu yang dibawa, dan dampak yang ditimbulkan. Peristiwa ini membuka pelajaran berharga tentang pentingnya mengutamakan kerjasama dan pemahaman antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menjaga keutuhan bangsa.
