Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki peran dan fungsi sebagai penasehat presiden dalam kurun waktu tertentu. Lembaga ini berdiri dan beroperasi pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pada tahun 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan.
Namun, komposisi dan struktur Dewan Pertimbangan Agung mengalami perubahan substansial melalui Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Baru pada tahun 1959, Dewan Pertimbangan Agung kembali dibentuk sesuai dengan konstitusi yang baru, yakni UUD 1945.
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 383 tahun 1959 terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Struktur DPA kala itu terdiri dari Ketua dan Anggota.
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Tahun 1959
Posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1959 dijabat oleh Mr. Assaat Daud. Assaat merupakan tokoh politik dan negarawan Indonesia yang berperan penting dalam sejarah bangsa. Ia adalah mantan Wakil Presiden RI pertama dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain Assaat, ada beberapa anggota penting lainnya yang turut mengisi komposisi Dewan Pertimbangan Agung di tahun 1959, seperti Prof. Dr. Soepomo, Prof. Mr. Sunario, dan Mr. Mohammad Yamin.
Fungsi Dan Tugas Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung dipandang memiliki fungsi yang amat penting, yakni memberikan pertimbangan kepada Presiden atas segala masalah yang diangkat oleh Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan.
Sepanjang sejarahnya, DPA menjadi lembaga penasehat yang memberikan pertimbangan dengan pertimbangan yang mendalam dan melalui berbagai perspektif sebelum keputusan dikeluarkan oleh kepala negara. Melalui lembaga ini, berbagai kebijakan strategis dalam pemerintahan seringkali dipertimbangkan secara matang untuk mendapatkan resolusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Sumringah dengan pengetahuan baru ini, kita bisa melihat bagaimana lembaga yang dianggap elit ini berperan dalam mengambil keputusan yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia.
