Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda serta saling mengisi dan menyeimbangkan satu sama lain. Konsep ini seringkali juga diketahui sebagai sistem trias politica yang pertama kali diusulkan oleh Charles-Louis de Montesquieu, seorang ahli filsafat politik dari Prancis. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai ketiga lembaga ini.
Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif atau parlemen memiliki tugas utama untuk membuat, mengubah dan mencabut undang-undang. Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif biasanya terdiri dari anggota yang terpilih melalui pemilihan umum. Lembaga legislatif juga berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Contoh lembaga legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan dan melaksanakan kebijakan atau undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu, lembaga eksekutif juga bertugas dalam hal pengadministrasian negara, menjalankan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta menangani urusan pemerintahan sehari-hari. Di bawah sistem presidensial, kepala negara yang juga merupakan kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Sebagai contoh, di Indonesia, presiden dan kabinetnya adalah bagian dari lembaga eksekutif.
Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman memiliki peran penting dalam mengawasi kedua lembaga lainnya. Lembaga yudikatif bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi atau hukum yang lebih tinggi. Lembaga ini bertugas memutuskan sengketa hukum, mengadili pelanggaran hukum, dan menafsirkan undang-undang. Contohnya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, penting untuk memahami peran dan fungsi dari ketiga cabang pemerintahan ini. Mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting, dan masing-masing harus berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
