Demokrasi Terpimpin adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan periode kepemimpinan politik Indonesia yang dimulai sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada periode ini, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, meluncurkan konsep “Demokrasi Terpimpin” sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan internal yang semakin memuncak, serta untuk memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa. Meskipun demikian, paruh kedua periode ini diwarnai dengan konfrontasi dan konflik intens.
Kendala dalam Demokrasi Terpimpin
Ada berbagai faktor yang menjadikan periode Demokrasi Terpimpin sebagai masa yang penuh dengan konfrontasi. Salah satunya adalah tumbuhnya kursi politik yang semakin dinamis dan beragam, yang ditandai oleh dominasi politik oleh militer dan konflik intens antara strata politik yang berbeda, seperti antara komunis dan anti-komunis.
Konfrontasi Dalam dan Luar Negeri
Tidak hanya konfrontasi internal, era Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh konflik luar negeri, misalnya konfrontasi dengan Malaysia yang juga dikenal sebagai “Konfrontasi Indonesia-Malaysia”. Konflik ini terjadi sebagai respons terhadap pembentukan federasi baru yang disebut Malaysia, yang Indonesia anggap sebagai upaya pemaksaan peninggalan kolonialisme Inggris di wilayah tersebut.
Dampak Negatif dari Konfrontasi
Konfrontasi dalam periode Demokrasi Terpimpin memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan politik dan sosial Indonesia. Itu membuat stabilitas dan integritas negara semakin terganggu, sementara di sisi lain, memperburuk hubungan Indonesia dengan banyak negara lain. Selain itu, konfrontasi juga memicu perpecahan di masyarakat dan membuka jalan bagi kekerasan politik yang berujung pada peristiwa tragis G30S/PKI.
Kesimpulan
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah masa konfrontatif dalam sejarah politik Indonesia. Momen ini menggambarkan betapa rumit dan konfliktual jalannya proses demokratisasi di negara ini. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada ketidakstabilan dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi periode berikutnya untuk menjalankan proses demokrasi dengan lebih hati-hati dan inklusif.
