Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sektor penting dalam pendapatan negara, yang berfungsi sebagai alat mengendalikan perekonomian, mendistribusikan pendapatan dan mengatur keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pungutan PBB di wilayahnya masing-masing. Artikel ini akan memahami peran pemerintah daerah dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam PBB
Secara umum, pemerintah daerah bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengumpulan PBB, mulai dari penilaian, pungutan, hingga penyetoran. Pada dasarnya, tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam hal PBB yaitu:
- Menyusun Daftar Pajak: Daftar pajak termasuk informasi tentang objek pajak, subjek pajak, dan nilai jual objek pajak. Daftar ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- Penilaian dan Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT): Pemerintah daerah melakukan penilaian dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan NJOP ini, pemerintah daerah menyusun SPPT untuk setiap wajib pajak.
- Pemungutan dan Penyetoran Pajak: Pajak dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari wajib pajak berdasarkan jumlah yang tercantum di SPPT. Kemudian pemerintah daerah menyetor pajak yang telah dikumpulkan ke kas negara.
- Pemeriksaan, Penagihan dan Penindakan Atas PBB: Pemerintah daerah bertugas melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah
Selain fungsional, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengendalikan pungutan PBB. Pemerintah daerah perlu memantau ketaatan wajib pajak, mengaudit kinerja proses pengumpulan pajak, dan mengidentifikasi potensi peningkatan pengumpulan PBB. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menolak atau menghindari pembayaran PBB.
Simpulan
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pungutan PBB. Tugas dan fungsinya melibatkan tidak hanya proses pemungutan pajak, tetapi juga penilaian, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan PBB, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan PBB di wilayahnya.
