Pada era Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintah menerapkan konsep yang dikenal sebagai “Dwifungsi ABRI”. Konsep ini merupakan simbol pembaruan dalam tata kehidupan politik negara Indonesia dan mewakili strategi penting dalam sistem pemerintahan pada masa tersebut. Lalu, mengapa sebenarnya pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Dwifungsi ABRI?
Pendahuluan
Dwifungsi ABRI atau Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada hakikatnya merujuk pada dua fungsi ABRI, yaitu fungsi militer dan fungsi sosial-politik. Ide ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto, pemimpin era Orde Baru, dan menjadi landasan operasional ABRI selama era itu.
Alasan Implementasi
Adapun beberapa alasan mengapa pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Dwifungsi ABRI.
Stabilitas Negara
Pertama dan yang paling penting, Dwifungsi ABRI ditujukan untuk stabilitas negara. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun internasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguasa Orde Baru beranggapan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah syarat utama bagi pembangunan nasional.
Kontrol Politik
Konsep Dwifungsi ABRI juga menjadi alat kontrol politik yang efektif. ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. Dengan konsep ini, militer memiliki kedudukan strategis dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik di berbagai tingkat pemerintahan.
Mencegah Ancaman
Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia rentan terhadap ancaman politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan Dwifungsi ABRI, militer diharapkan mampu menangkal segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara.
Penutup
Jadi, jawabannya apa? Pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Dwifungsi ABRI sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjaga stabilitas negara, kontrol politik, serta untuk mencegah berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara Indonesia. Meski kontroversial, konsep ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah politik dan militer Indonesia di era Orde Baru.
