Tindak pidana korupsi dalam setiap bidang, termasuk dalam lingkungan militer, merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tegas dan cepat. Namun, seringkali muncul pertanyaan, siapakah yang berwenang dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum militer? Apakah itu peradilan umum atau peradilan militer? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang peradilan mana yang berwenang dan argumen untuk mendukungnya.
Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis peradilan yang beroperasi, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Peradilan umum, seperti namanya, berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Sementara itu, peradilan militer bertugas mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
Namun, dalam kasus korupsi oleh oknum militer, kasusnya harus dibawa ke peradilan umum. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 902/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa peradilan umum berwenang mengadili tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh oknum militer.
Ada beberapa argumen yang mendasari putusan ini. Pertama, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus dan tegas yang melampaui ranah militer. Kedua, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum korupsi di peradilan umum lebih tinggi dibandingkan peradilan militer. Pasalnya, peradilan umum diyakini lebih transparan dan akuntabel.
Kemudian, yang ketiga, korupsi merupakan kejahatan sipil dan bukan kejahatan militer. Walau dilakukan oleh oknum militer, korupsi bukanlah tindak pidana yang bersifat militer seperti penyimpangan tugas atau pelanggaran disiplin. Jadi, sangat tepat bila penanganannya diserahkan kepada peradilan umum.
Dengan demikian, jelas bahwa peradilan umum adalah yang berwenang mengadili kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum militer. Namun, tentu saja, kelancaran prosesnya juga bergantung pada kerjasama yang baik antara lembaga peradilan dan lembaga militer dalam hal penyerahan tersangka dan bukti-bukti. Semua hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan tindak pidana korupsi dapat diberantas dari semua lapisan masyarakat, termasuk dalam lingkungan militer.
