Periode yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah periode Peninjauan Kembali UUD atau yang sering disebut dengan periode PKI (Peninjauan Kembali UUD 1945). Periode ini dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Selama periode ini, Indonesia berada dalam keadaan darurat dan situasi politik yang sangat dinamis.
Latar Belakang Periode PKI
Periode PKI dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kondisi politik dan keamanan saat itu yang dirasa sudah tidak kondusif lagi. Dekret tersebut memuat tentang pembubaran Konstituante, penegasan kembali berlakunya UUD 1945, serta kewenangan negara yang diberikan sepenuhnya kepada Presiden.
Kegiatan Selama Periode PKI
Dalam periode ini, Presiden Soekarno menetapkan kebijakan politik yang dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol, dan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Manipol berisi penegasan kembali daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara. Sementara Nasakom adalah konsep penyatuan dan kerja sama antara elemen-elemen nasionalis, agama, dan komunis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Akhir dari Periode PKI
Periode PKI berakhir pada tanggal 11 Maret 1966, ketika Jenderal Soeharto – yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat – memperoleh Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno. Surat ini memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjaga dan mengamankan pemerintah. Sebagai akibatnya, periode ini berakhir dan dimulailah periode baru dalam sejarah Indonesia yaitu era Orde Baru.
Sebagai rangkuman, periode berlakunya UUD Tahun 1945 mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 dikenal sebagai periode PKI, yang merupakan bagian penting dalam sejarah politik dan konstusional Indonesia.
