Pelaksanaan demokrasi merupakakan hal yang sangat penting. Jika dilaksanakan dengan benar, demokrasi dapat memberikan hak dan kebebasan kepada warganegara, serta menjamin adanya keadilan dan kesetaraan. Demokrasi Terpimpin, salah satu bentuk demokrasi yang pernah ada di Indonesia, sayangnya justru menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Apa Itu Demokrasi Terpimpin?
Menurut konsep yang dicanangkan Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perwakilan. Konsep ini diperkenalkan dalam rangka membangun stabilitas politik dan perekonomian Indonesia pasca-Konstituante.
Pelanggaran Terhadap UUD 1945
Namun, dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945. Berikut beberapa di antaranya:
1. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia
Dalam pasal 27 UUD 1945 dinyatakan bahwa “segala warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada era demokrasi terpimpin, banyak terjadi pencemaran hak-hak warga negara ini, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat.
2. Penindasan Terhadap Kritik dan Kebebasan Berpendapat
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam era demokrasi terpimpin, banyak kasus penindasan terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Hal ini merusak citra demokrasi itu sendiri.
3. Menonjolkan Pemimpin Sebagai Otoriter dan Mengesampingkan Prinsip Demokrasi
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam demokrasi terpimpin, pemerintah berada di tangan satu orang, di mana pemimpin berfungsi sebagai simbol kekuasaan yang mengontrol semua kebijakan, sehingga menyimpang dari prinsip demokrasi.
Pelanggaran ini menggarisbawahi pentingnya penerapan demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi sejati harus menjamin hak dan kebebasan rakyatnya, serta menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Sehingga, dengan studi kasus demokrasi terpimpin ini, bisa menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap UUD 1945.
