Barang Milik Negara (BMN) adalah aset berharga milik pemerintah yang dikelola dengan standar prosedur tertentu. Salah satu proses dalam manajemen BMN adalah penghapusan aset yang sudah tidak efektif atau efisien mengingat usia atau kualitasnya. Langkah-langkah berikut ini menjelaskan proses yang harus dilalui dalam penghapusan BMN yang harus dilakukan pemusnahannya.
1. Penetapan BMN yang Akan Dihapus
Langkah pertama adalah menentukan BMN yang akan dihapus. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti nilai aset, umur aset, atau kondisi aset yang sudah tidak layak pakai. Penetapan ini biasanya dilakukan oleh tim penilaian aset.
2. Penyusunan Berita Acara Pemusnahan BMN
Setelah menentukan aset yang akan dihapus, langkah selanjutnya adalah penyusunan berita acara pemusnahan BMN. Berita acara ini berisi detail tentang aset yang akan dihapus, seperti jenis, jumlah, nilai, dan alasan penghapusan.
3. Penyampaian Berita Acara Pemusnahan kepada Atasan Langsung
Berita acara pemusnahan yang telah dibuat kemudian disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan. Atasan langsung di sini bisa berupa kepala bidang atau direktur aset, tergantung pada struktur organisasi pemerintah yang berlaku.
4. Pelaksanaan Pemusnahan BMN
Setelah mendapatkan persetujuan, proses pemusnahan BMN dapat dilakukan. Pemusnahan ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, untuk aset elektronik, pemusnahan harus dilakukan dengan cara yang aman dari segi lingkungan.
5. Penyusunan Berita Acara Hasil Pemusnahan BMN
Setelah pemusnahan dilakukan, berita acara hasil pemusnahan harus dibuat. Berita acara ini mencakup bukti bahwa barang sudah benar-benar tidak dapat digunakan dan telah dihancurkan. Dokumen ini kemudian harus ditandatangani oleh petugas bertanggung jawab dan disimpan sebagai bukti bahwa pemusnahan telah dilakukan sesuai prosedur.
6. Pengarsipan Dokumen Pemusnahan BMN
Langkah terakhir adalah pengarsipan dokumen-dokumen terkait proses pemusnahan BMN, termasuk berita acara pemusnahan dan berita acara hasil pemusnahan. Pengarsipan ini penting untuk auditan dan sebagai catatan sejarah pengelolaan aset.
Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penghapusan BMN dilakukan dengan cara yang sah dan terorganisasi. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan aset dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah. Seluruh tahapan dalam penghapusan BMN harus dijalankan dengan hati-hati dan tuntas, guna menegakkan kebijakan pemerintah dan menghindari risiko hukum.
