Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kurikulum memainkan peran penting dalam pengembangan sistem pembelajaran. Kurikulum bukan hanya berfungsi untuk menjadwalkan materi yang harus diajarkan, tetapi juga merancang aktivitas belajar mengajar, mencakup strategi pengajaran, metode penilaian, dan sebagainya. Salah satu jenis kurikulum yang penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum operasional.
Apa Itu Kurikulum Operasional?
Kurikulum operasional adalah rancangan atau rencana pendidikan yang disusun oleh satuan pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi lokal, serta potensi-potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan tersebut. Setiap sekolah biasanya memiliki kurikulum operasional yang berbeda-beda, mengingat kebutuhan dan kondisi tiap sekolah pasti berbeda.
Kenapa Pemerintah Pusat Tidak Mewajibkan Pembuatan Kurikulum Operasional?
Adanya kewenangan untuk mengembangkan kurikulum operasional oleh satuan pendidikan merupakan implementasi dari otonomi pendidikan. Dengan otonomi pendidikan, setiap satuan pendidikan mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengelola pendidikannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha menghargai adanya perbedaan kondisi dan karakteristik setiap satuan pendidikan di Indonesia. Sehingga, tidak diterapkannya kewajiban bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sejatinya merupakan wujud penghargaan pemerintah pusat terhadap keragaman dan keunikan satuan pendidikan.
Implikasi untuk Sekolah dan Siswa
Implementasi otonomi pendidikan ini memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Dengan demikian, sekolah bisa lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, karena mereka bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa.
Namun, di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah pusat biasanya tetap menyediakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Standard ini mampu menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya.
Dengan begitu, meski pemerintah pusat tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional, namun tidak berarti peran pemerintah tidak ada dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum tetap harus dikembangkan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus tampak relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas bisa tetap terwujud dan berlangsung efektif di setiap satuan pendidikan.
