Perjanjian pranikah adalah sebuah dokumen hukum yang disusun oleh pasangan sebelum mereka menikah. Dokumen ini biasanya mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bagaimana harta akan dibagi jika pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: Apakah perjanjian pranikah tersebut bisa dibatalkan bila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian?
Mengerti Konsep Perjanjian Pranikah
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengerti lebih dulu konsep perjanjian pranikah. Seperti namanya, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan terjadi. Perjanjian ini biasanya dibuat dengan tujuan untuk melindungi harta dan kekayaan masing-masing pihak dalam akhir pernikahan yang tak terduga.
Perjanjian pranikah dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria, yang mungkin berbeda-beda tergantung hukum di negara atau wilayah masing-masing. Misalnya, dalam beberapa hukum, perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat secara bebas tanpa ada paksaan, dan harus adil bagi kedua belah pihak.
Dibatalkannya Perjanjian Pranikah
Ketika kita bicara tentang pembatalan perjanjian pranikah, sebetulnya ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah mengenai syarat sah perjanjian tersebut.
Jika perjanjian pranikah dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, maka perjanjian pranikah tersebut bisa saja dibatalkan. Contohnya, jika salah satu pihak terbukti dibawah tekanan atau paksaan untuk menandatangani perjanjian, atau jika perjanjian tersebut secara tidak adil menguntungkan salah satu pihak saja.
Selain itu, jika informasi yang dicantumkan dalam perjanjian ternyata salah atau menyesatkan, perjanjian pranikah juga dapat dibatalkan. Misalnya, jika salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang kekayaannya saat perjanjian dibuat.
Kesimpulan
Jadi, jawabannya adalah ya, perjanjian pranikah bisa dibatalkan jika memang ada pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Namun, pembatalan tersebut biasanya memerlukan bukti yang kuat dan proses hukum yang bisa menjadi cukup rumit dan memakan waktu. Untuk itu, sebaiknya perjanjian pranikah dibuat dengan bantuan hukum profesional untuk memastikan semua syarat dan prosedur dipenuhi dengan benar.
