Hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam sebuah negara hukum. Prinsip ini sering dikaitkan dengan konsep “Rule of Law” atau aturan hukum. Konsep “Rule of Law” merujuk pada suatu sistem di mana hukumlah yang menjadi otoritas tertinggi dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Sebuah negara yang menjunjung tinggi “Rule of Law” akan menempatkan hukum di atas individu, kelompok, atau penguasa yang berkuasa.
Asal Mula dan Pengertian Rule of Law
Konsep “Rule of Law” pertama kali diperkenalkan oleh A.V Dicey, seorang ahli hukum konstitusi asal Inggris. Istilah ini merujuk pada prinsip bahwa tidak ada yang berada di atas atau bisa melampaui hukum, termasuk raja, presiden, atau otoritas lainnya. Dalam “Rule of Law”, tidak ada kekuasaan yang absolut karena otoritas tertinggi berada pada hukum.
Pada dasarnya, “Rule of Law” melibatkan tiga prinsip utama:
- Kedaulatan hukum: Artinya, semua orang, tanpa memandang status atau kedudukannya, harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.
- Kesamaan di depan hukum: Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik.
- Penegakan hukum yang adil dan objektif: Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil dan objektif, tanpa memihak kepada pihak tertentu.
Pentingnya Rule of Law
Penerapan prinsip “Rule of Law” sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan sebuah negara. Dengan adanya “Rule of Law”, negara dapat berfungsi dengan baik dan adil bagi semua warganya. Selain itu, “Rule of Law” juga bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pada intinya, dalam negara hukum, hukum merupakan pedoman dan penjaga keadilan yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara. Tanpa adanya “Rule of Law”, sebuah negara bisa berpotensi berubah menjadi negara otoriter di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang.
Dengan demikian, istilah untuk hukum yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam sebuah negara hukum adalah “Rule of Law” atau aturan hukum. Setiap negara yang menjunjung tinggi prinsip ini akan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam struktur negaranya.
