John Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan pola pikir politik dan filsafat modern. Salah satu aspek dalam filosofi politiknya meliputi pembahasan mengenai kekuasaan dalam menjalankan hubungan luar negeri. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa pemikirannya selalu berpusat pada kebebasan, kesetaraan hak, dan pemerintahan konsensual.
Konsep Kekuasaan menurut John Locke
Menurut Locke, kekuasaan adalah hak untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya demi kebaikan masyarakat. Ia mengajukan gagasan bahwa individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk life, liberty, dan property. Pemerintah ada karena digalakkan oleh individu untuk melindungi hak-hak ini. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dipisahkan untuk menghindari penyalahgunaan.
Locke dan Kekuasaan dalam Hubungan Luar Negeri
Dalam konteks hubungan luar negeri, Locke lebih lanjut mengemukakan bahwa pemerintah harus memiliki kekuasaan untuk berhubungan dengan negara lain demi kebaikan masyarakatnya. Dalam arti ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempromosikan kepentingan nasional dalam lanskap internasional.
Tidak hanya membutuhkan kekuasaan untuk merundingkan perjanjian dan kesepakatan dengan negara lain, tapi juga, harus memiliki kekuasaan untuk berperang jika perlu untuk melindungi rakyat dan kepentingan nasionalnya. Locke menganggap perang sebagai keadaan di mana pemerintah, pada akhirnya, berhak menggunakan kekuasaan penuhnya dalam melindungi hak dan kepentingan masyarakatnya.
Kesimpulan
Sejauh ini, pemikiran Locke sangat relevan dengan cara pemerintah beroperasi saat ini dalam hubungan luar negeri. Pada dasarnya, kekuasaan pemerintah dalam berhubungan dengan negara-negara lain bagi Locke, adalah kekuasaan untuk menegosiasikan kesepakatan dan kebijakan yang menguntungkan dan melindungi rakyatnya. Misalnya, Locke akan mendukung kebijakan luar negeri yang menyerukan perdamaian dan kerja sama bukannya konflik.
Pada intinya, pemikiran politik Locke memberikan pijakan kuat bagi penataan hubungan internasional yang berfokus pada kebaikan masyarakat dan kepentingan nasional. Meskipun ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, kekuasaan terletak pada pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak dan kebebasan masyarakatnya di panggung internasional.
