Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki piramida perundangan yang bertingkat. Piramida ini mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di puncaknya, kemudian diturunkan ke Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan seterusnya. Semua peraturan perundangan ini ada untuk menjadi landasan dan petunjuk bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan bernegara.
Peraturan Presiden (Perpres)
Presiden, sebagai kepala pemerintahan, menetapkan beberapa jenis peraturan perundangan. Yang paling utama diantaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres). Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam sebuah Undang-Undang (UU). Metode ini sering digunakan ketika UU memerlukan penjelasan atau implementasi yang lebih spesifik.
Terdapat dua jenis Perpres, yaitu Perpres tentang Peraturan Pelaksanaan UU dan Perpres tentang Penetapan Pengganti UU menjadi UU. Perpres pertama biasa ditetapkan untuk merinci lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan dalam UU tersebut harus dijalankan. Sementara Perpres kedua ditetapkan ketika presiden perlu menetapkan Perppu menjadi UU.
Proses Penetapan dan Penyusunan Perpres
Penyusunan Perpres tidak bisa dilakukan dengan sembarang. Presiden harus memperhatikan berbagai hal, seperti prosedur penyelesaian masalah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, Perpres juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Setelah Perpres disusun, peraturan tersebut harus ditandatangani oleh presiden dan kemudian diumumkan kepada publik melalui Lembaran Negara Republik Indonesia. Perpres ini kemudian menjadi hukum yang berlaku dan harus dijalankan oleh seluruh aparat pemerintah dan masyarakat.
Kesimpulan
Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan UU adalah Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini ada untuk memberikan petunjuk lebih lanjut tentang cara menjalankan peraturan yang ada dalam UU. Lagipula, pembuatan Perpres juga harus memperhatikan berbagai hal dan melalui proses yang khusus, sehingga bisa menghasilkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
