Ilmu

UUD NRI Tahun 1945: Dapat Berfungsi Untuk Menentukan Apakah Aturan Hukum yang Lebih Rendah Sesuai atau Tidak dengan Norma Hukum yang Lebih Tinggi Merupakan Fungsi?

×

UUD NRI Tahun 1945: Dapat Berfungsi Untuk Menentukan Apakah Aturan Hukum yang Lebih Rendah Sesuai atau Tidak dengan Norma Hukum yang Lebih Tinggi Merupakan Fungsi?

Sebarkan artikel ini

Jika kita membicarakan tentang undang-undang dan hukum di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari UUD NRI Tahun 1945, atau yang dikenal juga sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dokumen ini bertindak sebagai landasan hukum tertinggi di negara ini, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan pemerintahan negara.

Salah satu fungsi penting yang seringkali diabaikan adalah kemampuannya dalam menentukan apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ini merupakan suatu fungsi yang sangat penting yang menjaga integritas dan koherensi seluruh sistem hukum di Indonesia.

Peran ini dikenal juga sebagai peran konstitusional atau normatif. Dalam konteks ini, UUD 1945 bertindak sebagai pengecek dan penyeimbang terhadap semua aturan hukum lainnya di Indonesia. Semua aturan hukum harus sesuai dan sejalan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Jika tidak, aturan tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat dicabut atau dianulir.

Kemampuan untuk menentukan kesesuaian aturan dengan norma hukum yang lebih tinggi ini tidak hanya penting untuk menjaga supremasi UUD 1945 dalam hukum Indonesia, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik antar-norma dan hukum. Dengan adanya fungsi pembatasan ini, pemerintah dan lembaga kehakiman dapat menjaga agar semua hukum dan peraturan tetap sejuk dan teratur, sambil menjaga keadilan dan keberlanjutan hukum yang berlaku.

Dalam kenyataannya, banyak kasus hukum di Indonesia yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam situasi ini, UUD 1945 berfungsi sebagai hakim yang menentukan apakah norma hukum yang lebih rendah tersebut harus diubah untuk sesuai dengan UUD 1945, atau bahkan apakah harus sepenuhnya dicabut.

Menyadari fungsi ini dari UUD 1945 sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum dan pengambil keputusan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Seperti yang kita lihat, UUD 1945 bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga sebagai pemantau dan penentu aturan hukum di Indonesia. Ini menjaga agar semua hukum dan peraturan di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dilambangkan oleh UUD 1945, yang mana merupakan dasar dan semangat dari masyarakat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *