Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keterlibatan dalam proses legislatif parlemen adalah dua komponen penting dari suatu demokrasi yang sehat. Konsep ini secara luas dirumuskan sebagai Partisipasi Politik.
Partisipasi Politik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keaktifan seorang atau kelompok dalam kehidupan politik suatu negara. Ini mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti turut serta dalam pemilihan, menjadi anggota partai politik, mengambil bagian dalam kampanye politik, atau bahkan berusaha untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh personel pemerintahan dan legislatif. Secara luas, partisipasi politik adalah tentang bagaimana dan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik.
Kebebasan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik adalah hak asasi manusia. Hal ini diakui oleh berbagai instrumen HAM internasional. Misalnya, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam urusan publik, mencalonkan diri dalam pemilu dan memiliki akses yang sama dengan peserta lain untuk layanan publik dalam negaranya.
Selain itu, partisipasi politik juga sangat penting dalam konteks parlemen. Berpartisipasi dalam proses legislasi tidak hanya berarti menjadi anggota parlemen atau legislatif, tapi juga berarti memiliki pemahaman dan, pada titik tertentu, pengaruh atas undang-undang dan regulasi yang dibuat oleh mereka. Oleh karena itu, kebebasan atau ruang untuk berpartisipasi dalam proses legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan warga diwakili dan diakui oleh pengambil keputusan.
Secara umum, partisipasi politik, baik melalui partisipasi langsung dalam kehidupan sosial atau melalui keterlibatan dalam proses legislatif, adalah salah satu cara paling efektif bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan mereka dan hak demokratis mereka, serta penting bagi pembentukan pemerintahan yang merupakan representasi dari rakyatnya.
