Dalam struktur organisasi, perusahaan atau sektor pemerintahan tersebut biasanya mengambil salah satu dari dua pendekatan: desentralisasi atau sentralisasi. Model pendekatan ini bergantung kepada perusahaan atau pemerintahan tersebut dalam membuat keputusan dan mengelola risiko.
Model desentralisasi yang pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan antara departemen pusat dengan pejabat pusat disebut desentralisasi fungsional. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu situasi di mana keputusan dibuat oleh masing-masing departemen atau divisi dalam sebuah entitas.
Desentralisasi fungsional adalah model dimana peran dan tanggung jawab dibagi antara berbagai departemen dan pejabat pusat, sehingga pemberdayaan dan proses pengambilan keputusan lebih merata. Dalam sistem seperti itu, setiap departemen atau divisi memiliki otonomi dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya, sambil tetap bertanggung jawab kepada manajemen senior atau pemerintah pusat.
Salah satu manfaat desentralisasi fungsional adalah bahwa setiap divisi atau departemen memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang berkaitan langsung dengan operasional mereka, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Ini juga memberikan tingkat otonomi dan kewenangan kepada semua bagian organisasi, memungkinkan mereka untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis atau pemerintahan.
Namun, desentralisasi fungsional juga memiliki tantangannya sendiri. Salah satunya adalah potensi kurangnya koordinasi dan konsistensi di seluruh organisasi atau entitas pemerintah. Dalam beberapa situasi, ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan dan praktek, serta potensi duplikasi upaya.
Meski demikian, desentralisasi fungsional tetap menjadi pilihan yang baik bagi organisasi atau entitas pemerintah yang mencari fleksibilitas dan reaktivitas dalam membuat keputusan serta kinerja yang lebih baik pada level departemen atau divisi.
