Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Politik etis ini digambarkan sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan “perhatian yang adil” kepada penduduk pribumi. Kebijakan ini mendorong pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur, dan diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Namun, dampak paling penting dan abadi dari politik etis ini mungkin bukanlah perkembangan fisik yang dapat dilihat dan dirasakan, melainkan cara perubahan-perubahan ini berkontribusi terhadap munculnya pergerakan nasional pada periode ini. Hamid (1996) menulis bahwa “politik etis telah menjadi penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan”.
Politik etis Belanda secara tidak langsung berkontribusi terhadap perkembangan pergerakan nasional melalui peningkatan kesadaran dan identitas nasional. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pendidikan. Sejak awal, politik etis menekankan peningkatan akses terhadap pendidikan bagi penduduk pribumi. Pendidikan memainkan peran vital dalam membangkitkan kesadaran politik dan membantu mendorong gerakan kemerdekaan nasional.
Belanda juga mencoba meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat Indonesia melalui perkebunan dan infrastruktur. Sementara ini mungkin telah menciptakan tingkat peningkatan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, ini juga memperjelas ketidakadilan ekonomi dan sosial antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi. Perasaan ketidakadilan ini memicu perjuangan kemerdekaan yang lebih besar.
Meskipun bukan tujuan asli dari kebijakan etis, pengaruhnya terhadap wacana dan praktik politik di Indonesia tidak dapat diabaikan. Politik etis telah berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan pergerakan nasional dalam beberapa bidang, khususnya pendidikan dan ekonomi, dan tanpa keraguan telah memainkan peran penting dalam perjuangan Indonesia untuk merdeka.
