Pada tanggal 7 Januari 1965, sebuah kejadian monumental terjadi dalam sejarah diplomatik Indonesia: negara ini memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan dramatis ini bukanlah tindakan impulsif, namun sebuah respons terhadap serangkaian kejadian dan isu yang telah berlarut-larut di lingkungan internasional.
Sebelum melihat alasan-alasan kompleks untuk keputusan ini, penting untuk memahami konteks global dan regional yang mempengaruhi Indonesia saat itu. Indonesia berada di tengah periode Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan sedang mengalami tekanan politik dan ekonomi yang intens.
Namun, salah satu faktor yang paling signifikan yang mendorong keputusan untuk keluar dari PBB adalah konflik mengenai Malaysia. Pada 1963, Federasi Malaysia terbentuk dan kemudian diterima sebagai anggota PBB. Sebagai respon, Indonesia meluncurkan konfrontasi terhadap Malaysia yang kemudian dikenal sebagai Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menyatakan bahwa pembentukan Malaysia adalah upaya kolonialisme Inggris untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. PBB, yang Indonesia anggap sebagai badan yang seharusnya melindungi kedaulatan nasional dan melawan segala bentuk kolonialisme, malah menerima Malaysia sebagai anggotanya, hal ini dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk penghianatan terhadap prinsip-prinsip PBB itu sendiri.
Dalam pidato yang dijuluki “ganyang Malaysia”, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan keluar dari PBB jika Malaysia tetap menerima kursi di PBB. Keputusan PBB untuk menerima Malaysia sebagai anggotanya, dipandang oleh Soekarno dan Indonesia pada umumnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan cita-cita dan tujuan PBB. Mereka merasa bahwa PBB telah melakukan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri bagi semua bangsa.
Maka, keputusan Indonesia keluar dari PBB dapat dilihat sebagai protes terhadap PBB dan bagian dari sikap lebih luas yang menentang kolonialisme dan intervensi asing. Meski Indonesia akhirnya kembali ke PBB pada tahun 1966, keputusan untuk keluar sebelumnya tetap menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia.
