Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sistem-sistem pemerintahan lain. Salah satu ciri tersebut adalah adanya pengaturan yang membatasi kekuasaan pemerintah, berupa undang-undang dan pemilihan umum yang diselenggarakan secara bebas dalam waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, pernyataan tersebut merupakan ciri dari demokrasi jenis apa?
Pada prinsipnya, ciri di atas merujuk pada karakteristik dari sebuah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional, juga dikenal sebagai demokrasi konstitusional liberal atau negara hukum demokratis, adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan sejalan dengan prinsip supremasi hukum. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat yang kekuasaannya diatur oleh konstitusi.
Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang paling penting. Melalui pemilu, rakyat diharapkan dapat menjalankan hak suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Dalam demokrasi konstitusional, pemilu harus diselenggarakan secara bebas dan adil, serta dalam waktu yang telah ditetapkan oleh hukum atau konstitusi.
Undang-undang juga memiliki peran penting dalam demokrasi konstitusional. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga pemerintah tidak memiliki kekuasaan yang absolut dan memberikan kebebasan dan perlindungan hukum bagi rakyatnya.
Dengan demikian, pernyataan bahwa “pemerintah dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai” adalah ciri yang menandakan adanya sebuah sistem demokrasi konstitusional. Dengan sistem ini, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik, adil, dan berlandaskan hukum yang menghargai hak asasi manusia.
