Sejak itu, Indonesia merdeka bukanlah sebuah fenomena yang muncul tiba-tiba. Sebaliknya, ini adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan panjang yang melibatkan banyak individu dan organisasi. Salah satu aspek kunci dalam perjalanan ini adalah proses penentuan dan pembentukan dasar negara Indonesia. Mengumpulkan dan menampung berbagai aspirasi menjadi komponen penting dalam menggunakan pembentukan tersebut. Tetapi, siapa yang bertanggung jawab untuk tugas ini?
Dalam konteks sejarah Indonesia, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah dua organisasi yang memiliki peran penting dalam menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian disepakati menjadi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai wadah formal, kedua organisasi ini memfasilitasi dialog dan diskusi yang penting antara berbagai pihak yang memiliki visi untuk negara yang merdeka.
BPUPK, yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada bulan Maret 1945, berfungsi untuk mendiskusikan dan mempersiapkan dasar negara. Pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 1945, BPUPK berhasil merumuskan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Jakarta Charter.
Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengambil alih tugas BPUPK. Tugas utama PPKI adalah menyelenggarakan sidang yang berfungsi menyusun dan mengesahkan UUD 1945. Di dalam sidang tersebut, terjadi perubahan dari Jakarta Charter ke Pancasila sebagai dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno dan disetujui oleh anggota sidang.
Mengumpulkan dan menjembatani berbagai aspirasi, kemudian merumuskannya ke dalam dasar negara adalah suatu proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini, BPUPK dan PPKI memainkan peran sentral dalam pekerjaan tersebut.
Namun, tanggung jawab ini tidak berhenti pada mereka saja. Seiring berjalannya waktu, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan bahwa aspirasi tersebut terus dilakukan dan diimplementasikan dalam setiap tahap pengambilan keputusan negara. Jadi, dalam konteks modern, tanggung jawab dalam menampung aspirasi mengenai dasar negara juga berada di pundak pemerintah dan masyarakat luas.
Secara keseluruhan, tanggung jawab dalam menampung berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia merdeka adalah tugas bersama; kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam memastikan proses ini berjalan dengan lancar.
