Pada era Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah penggantian sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang diterapkan pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Masa ini juga disebut sebagai masa demokrasi terpimpin karena pemerintahan banyak berpusat di tangan presiden. Namun, perubahan politik yang terjadi di Indonesia setelah peristiwa G30S/PKI mengalihkan sistem politik ini ke demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila, seperti namanya, adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Visi utama demokrasi Pancasila adalah mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui dasar ini, pemerintahan berusaha untuk menciptakan kebijakan dan menentukan arah negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip keadilan sosial.
Singkatnya, perubahan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila adalah bagian dari perubahan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Meskipun kedua sistem ini memiliki perbedaan, mereka sama-sama menunjukkan upaya Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan untuk seluruh rakyatnya.
