Di era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang politik dan budaya. Salah satu aspek yang tampaknya mencolok adalah cara penyimpangan yang terjadi pada praktek demokrasi Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara seringkali menemui keraguan seiring berjalannya pemerintahan Orde Baru. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah apa yang dikenal sebagai “Demokrasi Pancasila Terpimpin”.
Demokrasi Pancasila Terpimpin adalah sebutan untuk sebuah sistem politik yang dikembangkan di Indonesia selama era Orde Baru. Istilah ini mengacu pada upaya pemerintah saat itu untuk mengendalikan dan mensupervisi segala aspek kehidupan politik dan sosial dalam rangka memelihara stabilitas dan ketertiban. Namun, seringkali pendekatan ini melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi publik, dan hak-hak sipil.
Apa yang pemerintah Orde Baru sebut sebagai ‘Demokrasi Pancasila Terpimpin’ pada kenyataannya lebih banyak mendudukkan rakyat sebagai materi pasif yang dikuasai pemerintah pusat, dan banyak kebijakan diambil tanpa keterlibatan dan persetujuan langsung dari rakyat. Akibatnya, praktek demokrasi di Indonesia saat itu berjalan sesuai dengan kepentingan elit politik, bukan berdasar prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh Pancasila. Ini menjadi bukti utama dari penyimpangan dalam praktik demokrasi Pancasila selama era Orde Baru.
Cara pemerintahan semacam ini sering kali menyebabkan sejumlah masalah yang berdampak luas, termasuk penekanan terhadap suara oposisi, korupsi endemik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dapat dikatakan bahwa “Demokrasi Pancasila Terpimpin” adalah suatu bentuk penyelewengan dari filosofi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Sebagai bangsa, kita harus belajar dari sejarah ini dan berusaha menghindari penyimpangan-penyimpangan seperti ini di masa depan. Langkah kecil berharga juga penting, salah satunya adalah dengan membangun pemahaman yang solid tentang demokrasi Pancasila dan bagaimana cara kerjanya. Memperluas pendidikan politik juga adalah langkah penting lainnya dalam mendorong partisipasi publik dan memastikan bahwa praktek demokrasi di Indonesia tetap berada di jalur yang benar.
