Pada tanggal 19 Desember 1961, situasi di Indonesia dan kawasan Asia Selatan tengah tegang. Tanggal itu menandai instruksi penting dari Presiden Sukarno yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora, berkaitan dengan upaya pemerintahan ini dalam menyelesaikan isu-isu terkait konflik dan penentuan nasib sendiri, merepresentasikan era penting dalam sejarah Indonesia.
Pemahaman penuh tentang Trikora membutuhkan tinjauan kembali atas konteks politik dan sosial yang ada. Trikora mengarah pada tiga aspek penting: menghapuskan negara boneka Papua yang dibentuk oleh Belanda (Papua Barat), menggagalkan pembentukan Negara Papua, dan juga persiapan untuk melakukan aksi militer untuk mengintegrasikan Papua Barat ke dalam wilayah republik Indonesia.
Pernyataan ini juga dianggap sebagai sebuah pengakuan terbuka terhadap campur tangan Indonesia dalam konflik yang berlangsung, sebagai bagian dari upaya untuk mempengaruhi kelangsungan transformasi regional. Selain itu, ini juga merupakan waktu ketika Indonesia, di bawah kepemimpinan Sukarno, menjalankan politik bebas aktif, berusaha mengambil bagian dalam pembentukan tatanan dunia baru yang lebih adil dan damai.
Instruksi Sukarno ini berdampak signifikan terhadap jalannya sejarah Indonesia dan juga konstelasi politik regional Asia Selatan. Dengan mengkomunikasikan hasrat dan visi nasional secara terbuka dan militan, instruksi ini menjadi tonggak sejarah dari sikap Indonesia yang tidak kenal takut dalam memperjuangkan hak dan keadilan.
Secara keseluruhan, inisiatif dan instruksi Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 melalui Trikora berperan besar dalam membentuk narasi nasional Indonesia saat ini. Pentingnya kegiatan ini tidak hanya tampak pada hasil langsung yang diperoleh, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang berlaku pada pembentukan identitas, politik dan posisi Indonesia di kancah internasional.
