Sejarah memiliki catatan yang diperdebatkan tentang bagaimana dunia internasional bereaksi terhadap agresi militer Belanda terhadap Indonesia pasca Perang Dunia II. Serangan tersebut, yang dikenal sebagai “Aksi Polisionil”, direncanakan oleh Belanda dengan tujuan untuk memulihkan kontrol kolonial mereka atas Indonesia, mengingat kedaulatan Indonesia telah diumumkan pada 17 Agustus 1945.
Ketika Belanda memulai agresinya pada akhir 1945, banyak negara belum mengevaluasi posisi mereka mengenai konflik tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, reaksi internasional mulai muncul dengan kekhawatiran yang semakin meningkat.
Salah satu intervensi internasional paling signifikan datang dari Amerika Serikat. Awalnya, AS tidak terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi mulai mengambil tindakan ketika mereka menyadari bahwa situasi tersebut berdampak negatif pada stabilitas regional dan global. AS kemudian menekan Belanda dengan alat pengaruh ekonomi, mengancam akan menghentikan bantuan Marshall jika mereka tidak mulai bernegosiasi dengan Indonesia. Sebagai hasil dari tekanan ini, Belanda akhirnya duduk di meja perundingan.
Sementara itu, Uni Soviet, entitas internasional lain yang penting pada saat itu, juga menyuarakan kecaman terhadap tindakan Belanda. Seperti halnya AS, Uni Soviet berada dalam posisi untuk memberikan tekanan politis dan ekonomi, meskipun dengan agenda yang berbeda.
Reaksi terhadap agresi Belanda juga muncul dari masyarakat internasional pada umumnya. Ini tercermin dalam liputan media internasional time itu, juga dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB ikut serta melalui upaya mediasi dan pemantauan gencatan senjata.
Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia bisa dibilang sangat penting dalam membantu Indonesia mencapai penyelesaian, yang akhirnya berujung pada pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.
Namun, memang sebaiknya ditegaskan bahwa reaksi internasional pun bervariasi, tunduk pada interaksi kompleks antara prinsip nasionalisme yang baru lahir, pemahaman tentang hak asasi manusia, dan kepentingan geostrategis yang saling bertentangan. Meski begitu, ini adalah contoh historis tentang cara komunitas internasional dapat mempengaruhi pertikaian bilateral dan membantu menjaga perdamaian dan stabilitas global.
