Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki struktur hirarki yang hingga kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai perundang-undangan tertinggi. Salah satu tingkatannya adalah peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah bukan hanya sekedar peraturan, tapi menjadi instrumen yang penting dalam penerapan hukum dan keadilan di sebuah negara.
Peraturan pemerintah ini, berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2), ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai kuasa dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menindaklanjuti kebijakan publik yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan menjalankan roda pemerintahan negara.
Selain peran presiden, proses penetapan peraturan pemerintah juga melibatkan beberapa institusi lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi. Menurut UUD 1945 Pasal 20, peraturan pemerintah yang disetujui oleh DPR adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut harus dievaluasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945 dan undang-undang lainnya.
Secara garis besar, peraturan pemerintah merupakan implementasi dari mandat konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden untuk menjalankan pemerintahan. Presiden, dengan bantuan dari DPR dan Mahkamah Konstitusi, menjalankan kebijakan publik dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Proses tersebut juga mencerminkan prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia.
Dalam melaksanakan peran ini, presiden diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk menetapkan peraturan pemerintah. Melalui peraturan pemerintah, presiden dapat memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebab peraturan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak.
Sementara itu, peran DPR dalam penetapan peraturan pemerintah adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan. Pengawasan dan persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa isi peraturan pemerintah yang diusulkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan dapat diterima oleh masyarakat.
Terakhir, evaluasi dan review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan pemerintah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden telah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang lainnya.
Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peraturan pemerintah sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden dengan pengawasan dan persetujuan dari DPR dan evaluasi dari Mahkamah Konstitusi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah yang dikeluarkan sesuai dengan UUD 1945 dan dapat diterima oleh masyarakat.
