Peraturan Perundang-undangan di sebuah negara biasanya dikonstruksi dalam sebuah hierarki hukum dimana beberapa peraturan diperlakukan lebih dominan atas peraturan lainnya. Di Indonesia, hukum tertulis tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Terdapat beberapa alasan kuat yang menyebabkan UUD 1945 menduduki posisi ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti berikut ini:
Fondasi Dasar Negara
UUD NRI 1945 merupakan undang-undang dasar yang menjadi fondasi hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 merupakan produk hukum pertama dan paling mendasar yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Hal ini secara otomatis menjadikannya menempati posisi paling atas dalam sistem hukum Indonesia.
Penggabungan Nilai dan Prinsip Nasional
UUD 1945 mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ideologi negara, yakni Pancasila. Menjadi cerminan dari cita-cita bangsa Indonesia, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar kenegaraan, seperti kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Landasan bagi Peraturan-peraturan Lainnya
UUD 1945 menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya untuk dibuat dan diberlakukan. Semua hukum dan regulasi yang ada di Indonesia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Keberlakuan yang Tidak Dapat Digugat
Posisi UUD 1945 yang ada di puncak hierarki memastikan bahwa keberlakuannya tidak dapat digugat. Tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang bisa mengubah atau mencabut ketentuan dalam UUD 1945, kecuali melalui amandemen Konstitusi yang dilakukan oleh MPR.
Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memposisikan UUD NRI Tahun 1945 di tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencegahan adanya perubahan atas UUD 1945 yang sembrono dan semena-mena melalui proses amandemen yang rumit adalah salah satu cara dimana otoritas Konstitusi ini dipertahankan.
