Seiring berjalannya waktu, negara-negara di seluruh dunia terus melakukan usaha-usaha serius untuk memastikan penggunaan dana publik mereka diawasi dengan ketat. Di Indonesia, sistem pengawasan keuangan negara berlangsung secara eksternal dan internal melalui lembaga-lembaga negara dan goverment yang beragam. Namun, anggapan bahwa korupsi telah menjadi fenomena yang bertahan menimbulkan pertanyaan nyata: mengapa, meskipun adanya pengawasan yang ketat, korupsi tetap berlanjut?
Pengawasan keuangan negara dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana tugas dan fungsinya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) di setiap kementerian atau lembaga pemerintah.
Kehadiran lembaga-lembaga ini cukup krusial dan membantu dalam memeriksa dan mengendalikan penggunaan dana negara. Melalui pengawasan mereka, penyelewengan dapat segera diketahui dan mereka juga berperan dalam menjegalkan terjadinya tindakan ilegal lainnya seperti pencucian uang atau maladministrasi.
Namun, meski ada keterlibatan berbagai pengawas ini, tingkat korupsi masih tinggi. Penyebabnya bervariasi namun beberapa yang paling umum adalah:
- Kelemahan Hukum: Inefisiensi dan kelemahan dalam sistem hukum sering memberi peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan korupsi. Aturan yang tidak jelas dan implementasi hukum yang lemah dapat memungkinkan korupsi terus berlangsung.
- Kekuasaan yang Tak Terbatas dan Nepotisme: Korupsi juga dapat terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan tidak adanya sistem checks and balances yang efektif. Kontrol yang lemah atas kekuasaan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Nepotisme dan favoritisme juga menunjang korupsi.
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Tanpa transparansi dan akuntabilitas, penggunaan dana publik menjadi sulit untuk dilacak dan dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi.
- Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang dampak negatif korupsi juga menjadi penyebab prevalensi korupsi.
Strategi yang efektif dalam memerangi korupsi adalah dengan memperkuat hukum dan tata kelola, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, mengekspos praktik korupsi, dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini. Melalui pendekatan multifaset ini, kita dapat berharap untuk membuat kemajuan nyata dalam upaya kita untuk memproses korupsi.
