Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan berdasarkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan strategis yang melatarbelakangi pemilihan sistem tersebut antara lain adalah keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia baik dalam hal etnik, agama, bahasa, maupun budaya. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum inilah yang kemudian melahirkan konsep otonomi daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, konsep otonomi daerah ini sebenarnya sudah ada dan diatur dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.
Berikut ini adalah tiga jenis daerah otonomi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945:
- Daerah Provinsi: Daerah Provinsi adalah wilayah administratif yang memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Daerah Kabupaten: Daerah Kabupaten juga merupakan wilayah administratif yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Daerah Kota: Daerah Kota adalah wilayah administratif di tingkat bawah Daerah Kabupaten yang juga memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, konsep otonomi daerah merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia.
