Demokrasi terpimpin yang terjadi di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966 mendatangkan implikasi besar terhadap hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara barat. Pada periode ini, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami banyak sekali ketegangan dan perpecahan.
Sejumlah faktor berkontribusi terhadap renggangnya hubungan ini. Di antaranya adalah pandangan politik yang berbeda, terutama di tengah kondisi Perang Dingin, di mana dunia dipisahkan menjadi dua blok besar; blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia, yang berusaha menjaga prinsip non-blok dan kemerdekaan politik eksternal, kerap kali berseberangan dengan negara-negara barat yang cenderung menginginkan Indonesia bergabung dalam blok mereka.
Selain itu, dalam hal ekonomi dan perdagangan, terjadi banyak permasalahan. Politik ‘Berdiri di Atas Kaki Sendiri’ yang diterapkan oleh pemerintahan Soekarno kala itu, kerap kali ditafsirkan sebagai tindakan proteksionisme dan isolasionisme. Hal ini menimbulkan gesekan dengan negara-negara Barat, yang saat itu gencar menerapkan prinsip perdagangan bebas. Ini tercermin dalam kasus penarikan perusahaan Belanda, misalnya, yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara Indonesia dengan Belanda dan negara-negara Barat lainnya.
Diskursus ideologi juga menjadi faktor penting yang menimbulkan renggangnya hubungan ini. Indonesia kala itu di bawah kepemimpinan Soekarno yang sangat kuat memegang ideologi nasionalisme, antikolonialisme, dan antiimperialisme, bertentangan dengan kapitalisme dan neoliberalisme yang diusung oleh Blok Barat.
Dalam konteks politik domestik pun, pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno juga menimbulkan ketidakpercayaan oleh negara-negara Barat. Kondisi politik yang tidak stabil, ditambah dengan peran besar Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan, cukup membuat negara-negara Barat was-was dan enggan untuk menjalin hubungan yang lebih erat.
Namun, perlu dicatat bahwa meski hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Barat renggang pada masa Demokrasi Terpimpin, bukan berarti bahwa Indonesia benar-benar terisolasi. Indonesia masih menjalin hubungan dengan negara-negara non-Blok dan negara-negara berkembang lainnya. Tingkat kerenggangan hubungan pun beragam, tergantung pada peristiwa dan isu spesifik pada periode tersebut.
Secara keseluruhan, masa Demokrasi Terpimpin adalah periode yang kompleks dan dinamis, dengan hubungan internasional Indonesia yang penuh tantangan. Meskipun demikian, periode ini juga menawarkan banyak pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kemerdekaan dan kedaulatan dalam politik internasional.
