Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah elemen kunci dalam pengelolaan publik yang baik dan transparan dalam pemerintahan. Konsep ini merujuk pada kewajiban pemerintah dan aparat birokrasi, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewakili pemerintah, untuk menjelaskan dan mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.
Kontrak sosial ini, yang mencakup akuntabilitas, memiliki beberapa ciri khas yang menjadi fondasi untuk mengedepankan asas transparansi dan mempermudah proses pengawasan oleh masyarakat. Salah satu ciri utama dari kontrak tersebut adalah partisipasi.
Partisipasi
Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk juga dalam proses pembangunan dan evaluasi kebijakan. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran, memantau pelaksanaan kebijakan, dan secara umum berkontribusi pada proses pembangunan demokrasi yang sehat dan aktif.
Partisipasi mencakup pembentukan mekanisme pengaduan, peninjauan publik atas keputusan, dan proses konsultasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini memberikan masyarakat suara dalam pembuatan kebijakan dan memungkinkan mereka untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya.
Transparansi
Ciri lain dari kontrak ini adalah transparansi. Transparansi adalah aspek penting dari akuntabilitas. Ini berarti bahwa pemerintah harus bersedia untuk membuka dan menjelaskan proses pengambilan keputusan, serta hasil dari tindakannya. Transparansi juga merujuk pada aksesibilitas informasi kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban
Kontrak ini juga memasukkan aspek pertanggungjawaban. This means that the government and its representatives (including the civil service) must be held accountable for their actions. This includes taking responsibility for mistakes, and taking corrective action when necessary.
Sekalipun ciri-ciri ini tampak jelas, penerapannya dalam praktik sering kali menantang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada dalam menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah dan birokrasi mereka. Dengan melakukan ini, kontrak sosial yang ditandai oleh partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban bisa menjadi nyata dan efektif.
