Tanah, sebagai sarana dasar kehidupan, memiliki tempat yang sangat penting dalam hukum dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendaftaran dan pertukaran hak atas tanah harus dilakukan dengan teliti dan memperhatikan berbagai aspek hukum dan adat. Agar dapat memahami lebih mendalam tentang hal ini, konsep asas-asas pendaftaran tanah menurut Sir Charles Fortescue-Brickdale akan dianalisa dalam artikel ini.
Asas-Asas Pendaftaran Tanah Menurut Sir Charles Fortescue-Brickdale
Sir Charles Fortescue-Brickdale adalah seorang ahli hukum tanah asal Inggris yang memberikan beberapa prinsip atau asas dalam pendaftaran tanah. Asas-asas tersebut antara lain: asas publicity, asas fidelitas publica, dan asas simplisitis.
- Asas Publicity
Prinsip ini menentukan bahwa setiap transaksi yang melibatkan tanah harus terbuka untuk umum, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang status hukum dari sebidang tanah.
- Asas Fidelitas Publica
Prinsip ini menegaskan bahwa catatan dari pendaftaran tanah harus dapat dipercaya dan relevan. Dokumen yang dihasilkan harus akurat dan harus dapat dipercaya.
- Asas Simplisitis
Prinsip ini mensyaratkan bahwa pendaftaran tanah harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Tatacara Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan Perundangan yang Berlaku
Berikut ini tahapan yang biasa diterapkan dalam proses pendaftaran tanah di banyak negara, termasuk Indonesia:
- Pengajuan Permohonan
Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi terkait di negara lain, termasuk dokumen dan bukti kepemilikan yang diperlukan.
- Pemeriksaan Administrasi dan Yuridis
BPN atau instansi yang berwenang akan melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan bahwa semua dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Pengukuran dan Pematokan
Dalam tahap ini, petugas dari BPN melakukan pengukuran dan pematokan tanah dan membuat peta situasi.
- Penerbitan Sertifikat
Setelah permintaan disetujui dan semua proses selesai, BPN atau instansi yang berwenang akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
Dengan kata lain, pendaftaran tanah merupakan proses legal dan administratif yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan etika yang ada.
Jadi, jawabannya apa? Proses pendaftaran tanah harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang asas-asas pendaftaran tanah, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang asas dan tata cara pendaftaran, akan meminimalkan potensi konflik dan permasalahan di masa depan.
