Pendahuluan
Demokrasi, dalam konteks tata kelola pemerintahan, membangun pijakan kuat pada partisipasi aktif rakyat. Berkenaan dengan hal ini, peran rakyat dalam sebuah pemerintahan tidak bisa diabaikan. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi, dan rakyat memegang peran sentral dalam proses ini.
Keterlibatan Aktif dan Makna Demokrasi
Peran serta rakyat dalam tata kelola pemerintahan melibatkan konsep keterlibatan aktif. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai subjek dalam pengambilan keputusan. Partisipasi rakyat memiliki dua dimensi utama: Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, dan partisipasi dalam penegakan dan pengawasan kebijakan tersebut.
Masyarakat sebagai Pemeriksa Keberlanjutan Pemerintah
Partisipasi rakyat juga mencakup pemeriksaan penggunaan sumber daya publik oleh pemerintah. Mengawasi, mempertanyakan, dan menantang keputusan pemerintah adalah bagian dari peran rakyat dalam menjaga keberlanjutan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Peran aktif rakyat dalam tata kelola pemerintah juga meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.
Kesimpulan
Dengan kata lain, peran serta rakyat dalam tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Peran ini tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah berfungsi dengan baik dan demokratis. Tata kelola yang baik memerlukan keterlibatan aktif dari semua stakeholder, dan rakyat sebagai bagian utama dari stakeholder tersebut, memiliki peran penting untuk menjaga dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.
