Hak atas pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang membuat hak ini tidak sepenuhnya terpenuhi, salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah. Keadaan ini menjadi indikator besarnya kesenjangan pendidikan di suatu negara dan sekaligus menjadi cermin tidak terpenuhinya hak pendidikan warganya.
Untuk memahami mengapa angka putus sekolah menjadi sinyal tidak terpenuhinya hak pendidikan, kita harus memahami apa dan bagaimana pendidikan seharusnya diberikan. Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pendidikan harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima, dan memiliki kualitas. Ini berarti pendidikan haruslah gratis dan wajib untuk setidaknya jenjang dasar; pendidikan harus dapat diakses tanpa diskriminasi; serta metode pengajaran, bahan ajar, dan fasilitasnya harus memadai.
Angka putus sekolah yang tinggi merupakan sinyal kuat bahwa pendidikan, dalam hal ini, tidak dapat diakses oleh sebagian warga negara. Bisa jadi karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, jarak sekolah yang terlalu jauh, atau fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Selain itu, adanya diskriminasi dalam pendidikan juga bisa menjadi penyebab, seperti bias gender, ras, atau agama.
Problem ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah konkret dan jangka panjang untuk menjembatani kesenjangan dalam pendidikan. Ini mencakup perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, hingga kebijakan subsidi atau bantuan pendidikan.
Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan dalam menyadari pentingnya pendidikan dan mendukung anak-anak mereka untuk tetap bersekolah. Bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, diperlukan program khusus – seperti pendidikan nonformal atau kursus kejuruan – yang bisa membantu mereka mendapatkan keterampilan dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.
Singkatnya, angka putus sekolah yang tinggi adalah masalah serius yang mencerminkan tidak terpenuhinya hak warga negara dalam bidang pendidikan. Hal ini menuntut keterlibatan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.
