Bidang Pendidikan
Ketika kita berbicara tentang masalah putus sekolah yang tinggi sebagai contoh dari pelanggaran hak dasar warga negara, kita merujuk pada bidang pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh suatu negara kepada warga negaranya.
Hak Atas Pendidikan
Hak atas pendidikan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Pada tingkat internasional, hak atas pendidikan dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 26 dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada Pasal 13. Sementara itu, pada tingkat nasional, hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
Kenapa angka putus sekolah masih tinggi?
Angka putus sekolah yang masih tinggi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Fenomena ini menjadi contoh nyata bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, terlebih di daerah-daerah tertentu atau bagi kelompok masyarakat tertentu.
Solusi
Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus melakukan upaya-upaya konkret dalam bentuk kebijakan, program, dan pendanaan. Pendidikan inklusif dan berkualitas harus dijamin bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
Diharapkan melalui penyadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, angka putus sekolah dapat ditekan dan setiap warga negara dapat menikmati hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat terwujud negara yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita bangsa.