Pemerintah Orde Baru di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998, dikenal karena pendekatannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi dan taktik yang diterapkan pemerintah dalam menangani tantangan keamanan nasional.
Konteks Pendekatan Keamanan Pemerintah Orde Baru
Struktur politik pemerintahan Orde Baru memprioritaskan stabilitas dan ketertiban atas kebebasan politik dan hak-hak pribadi. Hal ini terlihat dari perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap mereka yang dituduh menentang pemerintahan.
Pendekatan keamanan ini berbasis pada konsep “keamanan nasional”, yang mencakup pertahanan terhadap ancaman eksternal dan juga menangani tantangan internal, seperti protes politik dan kegiatan subversif. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah Orde Baru menganut doktrin pencegahan dan penindakan cepat dan tegas.
Implementasi Pendekatan Keamanan
Pemerintah Orde Baru banyak menggunakan militer dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Militer, dalam hal ini, berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pertahanan terhadap ancaman eksternal, namun juga berperan dalam mengendalikan keadaan sosial dan politik di dalam negeri.
Pendekatan keamanan ini juga dilandasi oleh penekanan pemerintah pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang dianggap sebagai akar masalah keamanan. Dengan cara ini, pemerintah berupaya mengatasi tantangan security dan stabilitas ekonomi.
Kritik terhadap Pendekatan Keamanan Pemerintah Orde Baru
Walaupun secara efektif menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru juga menimbulkan banyak kritik. Kritik ini mencakup kriminalisasi terhadap aktivitas politik dan penekanan terhadap kebebasan sipil. Selain itu, pendekatan ini juga dikritik karena diduga melanggengkan kekuasaan militer dan korupsi dalam pemerintahan Orde Baru.
Jadi, jawabannya apa? Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah berbasis konsep keamanan nasional, mengutamakan stabilitas dan ketertiban, serta menggunakan militer dan kepolisian sebagai instrumen utama dalam menjaga keamanan. Meskipun pendekatan ini berhasil menjaga stabilitas, namun juga menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan dan hak-hak sipil.
