Asas atau prinsip-prinsip dasar merupakan fondasi utama yang mengarahkan jalannya suatu organisasi, termasuk negara. Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai asas yang dikedepankan untuk menjaga kepatutan dan keadilan, serta landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara. Asas tersebut dikenal dengan istilah asas legalitas.
Asas Legalitas
Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menentukan bahwa individu tidak dapat dihukum atau diberi sanksi kecuali jika tindakan mereka dilakukan sesuai dengan hukum yang ada sebelumnya. Asas ini bermakna “tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang”. Artinya, segala perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.
Asas legalitas ini seringkali dianggap sebagai asas utama dalam negara hukum. Menurut konsep ini, pemerintah dan perwakilannya harus bertindak sesuai dengan hukum yang telah ada dan tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang. Dengan demikian, asas legalitas menjamin bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kaitan Asas Legalitas dengan Kepatutan dan Keadilan
Asas legalitas juga memiliki kaitan erat dengan prinsip kepatutan dan keadilan. Kepatutan merujuk pada perlakuan yang pantas dan adil terhadap setiap orang, sementara keadilan berkaitan dengan penerapan hukum yang sama untuk semua orang tanpa pandang bulu.
Dalam kerangka asas legalitas, persyaratan keadilan dan kepatutan dimasukkan dalam hukum melalui peraturan perlindungan hak asasi manusia. Hukum tersebut menjamin bahwa setiap individu menerima perlakuan yang pantas dan adil di mata hukum, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu lainnya.
Pentingnya Asas Legalitas
Asas legalitas sangat penting dan fundamental dalam negara hukum. Asas ini tidak hanya membatasi kekuasaan pemerintah, tapi juga melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, asas legalitas membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan negara.
Untuk memastikan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, peraturan, keadilan, dan kepatutan, setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah harus senantiasa berorientasi pada asas legalitas. Perlindungan kepatutan dan keadilan, serta penegakan hukum yang efektif, tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya komitmen terhadap asas legalitas ini.
