Seiring berkembangnya sebuah negara, terdapat berbagai aturan dan norma yang dijalankan untuk menjaga stabilitas dan kerja sama dalam masyarakat. Beberapa aturan ini mungkin secara eksplisit diatur dan ditulis dalam konstitusi negara atau undang-undang lainnya. Namun, ada juga aturan-aturan yang muncul dan dipraktikkan dalam proses penyelenggaraan negara walaupun tidak secara tertulis. Aturan-aturan ini dikenal sebagai hukum tak tertulis atau konvensi konstitusional.
Apa Itu Konvensi Konstitusional?
Konvensi konstitusional adalah aturan atau norma yang diambil dari praktek dalam penyelenggaraan negara yang berulang secara konsisten dan memiliki penerimaan sosial. Aturan-aturan ini mempengaruhi operasi dan struktur pemerintah, meski mereka tidak memiliki status hukum formal yang sama dengan hukum tertulis. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap konvensi konstitusional dapat berdampak serius pada reputasi dan legitimasi pemerintah atau individu yang terlibat.
Peran dan Fungsi Konvensi Konstitusional
Peran utama konvensi konstitusional adalah melengkapi dan menjelaskan hukum tertulis, membantu dalam berfungsinya suatu negara tetapi dalam cara yang tidak secara formal ditegaskan dalam hukum tertulis. Dengan kata lain, konvensi konstitusional bertindak sebagai “aturan main” dalam praktik politik dan administrasi.
Fungsinya juga sangat penting dimana dapat dianggap sebagai penyesuai konstitusi tertulis dengan memperkenalkan dan menegakkan norma yang tidak tertulis, memberikan fleksibilitas bagi sistem hukum dan politik negara. Ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dan berevolusi sejalan dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat.
Implikasi Konvensi Konstitusional
Walaupun konvensi konstitusional sangat penting dalam menentukan cara kerja pemerintahan, ada beberapa tantangan dan risiko yang terkait dengannya. Pertama, karena aturannya tidak tertulis, ini bisa menyebabkan kerancuan atau perbedaan pendapat mengenai apa yang sebenarnya adalah konvensi dan bagaimana harus diterapkan.
Kedua, tanpa adanya hukum tertulis, penegakan konvensi bisa sulit dan bergantung pada kekuatan public opinion dan persetujuan sosial bukan hukum formal. Ini bisa memungkinkan beberapa aktor politik melanggar norma ini tanpa sanksi hukum yang jelas.
Namun, walaupun ada tantangan, konvensi konstitusional tetap memegang peran yang tak tergantikan dalam proses penyelenggaraan negara, mencakup aspek dan area yang tidak bisa atau belum dijangkau oleh hukum tertulis.
