Dalam penyelenggaraan negara, aturan hukum tertulis memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan dan prosedur. Namun, ada juga prinsip, pedoman, dan ‘aturan’ lainnya yang muncul dan dipraktikkan seiring berjalannya waktu dan tradisi, meski tidak tertulis dalam undang-undang atau konstitusi. Aturan-aturan ini seringkali disebut sebagai “aturan tidak tertulis” atau “konvensi.”
Pengertian Konvensi
Konvensi adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara, tetapi tidak terekam dalam bentuk hukum yang tertulis. Mereka muncul sebagai hasil dari adat, tradisi, atau precedens yang telah lama ditetapkan. Konvensi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap cara suatu negara dijalankan, meski mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang secara formal diakui.
Fungsi dan Peran Konvensi
Konvensi memainkan peran penting dalam melengkapi aturan hukum yang tertulis. Mereka membantu membentuk dan memberi dasar pada sejumlah besar aspek sudut penyelenggaraan negara. Sering kali, konvensi digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan tentang bagaimana undang-undang harus diterapkan dalam praktik.
Selain itu, dalam sistem seperti monarki konstitusional, konvensi memainkan peran besar dalam mendefinisikan hubungan antara monarki dan pemerintah, serta antara cabang-cabang berbeda dari pemerintahan, meski banyak dari peraturan tersebut tidak tertulis.
Perbedaan Antara Konvensi dan Hukum Tertulis
Meskipun konvensi memainkan peran penting, ada perbedaan mendasar antara konvensi dan undang-undang tertulis. Hukum tertulis biasanya termasuk aturan yang jelas dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Sebaliknya, konvensi lebih bersifat moral dan budaya, dan penegakannya seringkali lebih sulit daripada hukum tertulis.
Kesimpulan
Selain hukum tertulis, konvensi atau aturan tidak tertulis memiliki peran penting dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi ini mempengaruhi cara pemerintah beroperasi dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktek, menciptakan lapisan tambahan dari norma dan prinsip yang membantu menjaga stabilitas dan fungsi dari suatu negara. Meski tidak memiliki force of law, mereka masih sangat penting dalam membantu menentukan cara kerja sistem pemerintahan suatu negara.
