Irian Barat, sekarang dikenal sebagai Papua, telah lama menjadi subjek perdebatan internasional. Kendati posisinya sekarang sebagai bagian dari Republik Indonesia, perjalanan untuk mencapai titik ini telah bergejolak dan bertengkar, terutama antara Indonesia dan Belanda. Kontroversi utama terletak pada bagaimana Belanda menangani masalah Irian Barat, yang menurut beberapa orang, membuktikan bahwa mereka tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan apa yang mengindikasikan hal ini?
Kebijakan Kolonial dan Dekolonisasi
Belanda memiliki peran yang kuat dalam sejarah kolonial dan dekolonisasi Irian Barat. Sebagai mantan kolonisator, mereka menguasai wilayah ini sampai tahun 1949, ketika Indonesia meraih kemerdekaannya. Namun, cela signifikan dalam rencana dekolonisasi Belanda adalah bahwa mereka memilih untuk mengecualikan Irian Barat dari proses tersebut, mempertahankan kontrol mereka atas wilayah tersebut.
Konferensi Meja Bundar dan Penolakan atas Hak Penentuan Nasib Sendiri
Satu-satunya kebijakan signifikan yang menggarisbawahkan penolakan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat adalah peran mereka dalam Konferensi Meja Bundar 1949. Dalam konferensi ini, Belanda memutuskan untuk tidak termasuk Irian Barat dalam negosiasi kemerdekaan tanpa memberikan alasan yang jelas. Pada titik ini, hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua tampaknya mendapat penundaan tanpa batas waktu tertentu.
Akibat Kebijakan Belanda
Tindakan ini tidak hanya merampas orang Papua hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, tetapi juga memicu konflik panjang dengan Indonesia. Indonesia, yang menganggap dirinya berhak atas seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda, merasa dirugikan oleh keputusan Belanda ini.
Dengan meninjau sejarah dan kebijakan Belanda, tampak jelas bahwa mereka memang tidak berniat untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Irian Barat, setidaknya dari perspektif Indonesia dan Papua. Kebijakan mereka memperlihatkan kurangnya kesediaan untuk melepas kontrol penuh terhadap Papua dan memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, semata-mata menyebabkan lebih banyak konflik dan ketidakstabilan.
