Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 303 Tahun 2016 telah merumuskan empat skema kompetensi yaitu, pada bidang penyuluhan anti-korupsi. Dalam upaya mewujudkan Indonesia tanpa korupsi, berbagai lembaga, baik pemerintah dan swasta, meluncurkan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah pembentukan skema penyuluhan anti-korupsi berbasis SKKNI.
Berikut ini adalah empat skema penyuluhan anti-korupsi seperti yang ditetapkan dalam SKKNI:
1. Skema Penyuluhan Anti-Korupsi untuk Orang Dewasa
Skema ini melibatkan penyampaian dan pendidikan anti-korupsi yang ditargetkan kepada orang dewasa dalam berbagai pengaturan, baik itu di tempat kerja, di komunitas, atau dalam setting individu.
2. Skema Penyuluhan Anti-Korupsi untuk Anak dan Remaja
Skema ini dirancang khusus untuk menyampaikan pendidikan anti-korupsi kepada anak-anak dan remaja. Tujuan dari skema ini adalah untuk memupuk nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, dan integritas sejak dini, sebagai pencegahan dini terhadap praktik korupsi di masa depan.
3. Skema Penyuluhan Anti-Korupsi bagi Pekerja dan Profesional
Skema ini ditujukan kepada mereka yang bertugas dalam bidang tertentu, misalnya pekerja di sektor publik dan swasta, serta profesional lainnya seperti pengacara, akuntan, dan dokter. Skema ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip anti-korupsi dalam pekerjaan mereka.
4. Skema Penyuluhan Anti-Korupsi bagi Pengambil Keputusan
Skema ini dikhususkan untuk penyuluhan anti-korupsi bagi para pengambil keputusan, seperti eksekutif perusahaan, pejabat publik, dan pemimpin lainnya. Fokusnya adalah pada pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip anti-korupsi dalam pembuatan keputusan, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat kebijakan publik.
Empat skema ini menunjukkan peran penting pendidikan dan penyuluhan dalam mencegah dan melawan korupsi. Melalui implementasi skema-skema ini, diharapkan dapat menuju Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
