Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum dan dapat dilihat dari tiga aspek berbeda: aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum administrasi.
Aspek Hukum Perdata
Aspek hukum perdata mengatur hubungan antara konsumen dan pengusaha dalam transaksi komersial. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis yang dilakukan sesuai dengan hukum dan dilakukan dengan itikad baik.
Sebagai contoh, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam kontrak jual beli (Pasal 1320 s/d Pasal 1457 KUHPerdata) yang merupakan kaidah hukum pokok dalam perlindungan hukum konsumen.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam perdata, seperti pasar bebas yang adil dan jujur (Pasal 18), kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 7), serta hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian atas kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf g).
Aspek Hukum Pidana
Aspek hukum pidana berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pengusaha. Biasanya ini melibatkan penipuan atau tindakan yang merugikan konsumen.
Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat berakibat pidana (Pasal 62). Misalnya, pengusaha yang menipu dalam hal bahan, proses, dan cara pembuatan serta manfaat dan bahaya barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62 ayat 1).
Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencakup pembahasan hukuman pidana yang diterapkan bagi pelanggaran dalam bidang perlindungan konsumen, misalnya penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP).
Aspek Hukum Administrasi
Aspek hukum administrasi berfokus pada pengawasan dan pengendalian aktivitas bisnis oleh pihak berwenang untuk memastikan perlindungan konsumen.
Contohnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pengaturan, serta pengendalian atas kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen (UU No.32 Tahun 1997).
Selain itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPSK) juga bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, negosiasi, ataupun advokasi (Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999).
Demikianlah pembahasan mengenai perlindungan konsumen dari aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Perlindungan konsumen adalah isu yang sangat penting dan melalui pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut, kita bisa memahami bagaimana konsumen dilindungi oleh hukum di Indonesia.
