Kedaulatan negara Republik Indonesia adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia berfungsi sebagai perwakilan tertinggi kekuasaan negara, yang dipercayakan oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum. Prinsip ini berarti pemerintah memiliki kontrol sepenuhnya atas wilayah dan orang-orangnya, namun harus bertanggung jawab kepada rakyat.
Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi adalah salah satu fondasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip demokrasi ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum dan kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan keinginan rakyat.
Prinsip Keadilan
Prinsip kedaulatan juga mencakup konsep keadilan, yang menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Prinsip ini berfungsi untuk menjamin perlakuan yang adil dan merata untuk setiap warganya.
Prinsip Kebangsaan
Prinsip kebangsaan merupakan prinsip yang memperkuat kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini memandu hubungan antara berbagai kelompok etnis dan agama di negara tersebut, dan berfungsi untuk mempromosikan penyatuan dan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok ini.
Prinsip Non-Intervensi dalam urusan negara lain, kecuali
Meskipun prinsip kedaulatan ini melibatkan kontrol total pemerintah atas wilayah dan rakyatnya, prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain tidak termasuk dalam prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip non-intervensi ini sebenarnya merupakan bagian dari prinsip hukum internasional yang mengharuskan negara-negara untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
Ini berarti Indonesia tidak dapat campur tangan dalam urusan internal negara lain, kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian yang dilakukan dibawah wewenang PBB, atau pada situasi kemanusiaan yang mendesak.
Jadi, meskipun prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain sangat penting, prinsip ini bukan bagian dari prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sendiri lebih fokus pada pemerintahan domestik dan bagaimana pemerintah menjalankan kontrol atas wilayah dan rakyatnya sambil mempertahankan akuntabilitas kepada rakyatnya.
