Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah politik sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu fase tersebut adalah Demokrasi Terpimpin, yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam artikel ini, kita akan mengevaluasi beberapa kebijakan yang dikeluarkan selama era Demokrasi Terpimpin, dan juga mengidentifikasi kebijakan mana yang bukan bagian dari era tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin
Era Demokrasi Terpimpin ditandai oleh penguasaan seorang individu, yaitu Presiden Soekarno, atas proses politik dan administratif di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selama era ini cenderung menekankan pada penguatan negara dan kemandirian dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan budaya.
Kebijakan Konfrontasi Malaysia
Kebijakan Konfrontasi Malaysia adalah salah satu yang paling kontroversial. Kebijakan ini merupakan reaksi dari Indonesia terhadap pembentukan Malaysia sebagai negara federasi oleh Inggris. Indonesia menganggap hal tersebut sebagai upaya kolonialisme baru dan melancarkan “konfrontasi” dalam bentuk serangan bersenjata ke wilayah-wilayah Malaysia.
PENAS (Penggalian Sumber-sumber Alam)
Merupakan kebijakan dimana Indonesia mencoba untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan bantuan asing. Melalui kebijakan ini, Soekarno berusaha meningkatkan kemandirian Indonesia dalam bidang ekonomi.
Deklarasi Dwi Tunggal
Soekarno mengumumkan konsep dwitunggal (pegawai Negara), di mana Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara executorial dan mandataris MPRS (Mahkamah Pemilihan Rakyat Sementara), menegaskan kewenangan eksekutifnya atas pemerintahan.
Manifesto Politik
Dikenal sebagai Manipol, merupakan kebijakan yang menekankan pada penghapusan partai politik dan pembentukan sistem pemerintahan satu partai di bawah PKI.
Kebijakan yang Bukan Merupakan Bagian dari Era Demokrasi Terpimpin
Salah satu kebijakan yang tidak dihasilkan selama era Demokrasi Terpimpin adalah ekonomi Pancasila. Pada dasarnya, ini adalah suatu konsep yang mencoba untuk memadukan berbagai elemen yang berbeda seperti sosialisme, kapitalisme, dan teori-teori ekonomi lainnya ke dalam satu kerangka yang sejalan dengan Pancasila. Ekonomi Pancasila baru diterapkan selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Demikianlah penjelasan tentang sejumlah kebijakan yang dikeluarkan selama era Demokrasi Terpimpin dan kebijakan yang bukan bagian dari era tersebut. Sejarah politik dan pemerintahan Indonesia adalah pelajaran yang penting untuk pemahaman kita tentang bagaimana negara ini telah berkembang dan berubah sepanjang waktu.
