Transparansi dalam pemerintahan merupakan elemen utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat memahami kebijakan dan kegiatan pemerintah, seperti penggunaan dana publik, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan layanan publik. Apabila transparansi tidak terjaga, akan ada banyak sekali dampak negatif yang dapat terjadi. Namun, apa yang bukan merupakan dampak dari pemerintahan yang tidak transparan?
Sebelum menjawabnya, mari kita ulas beberapa dampak yang biasanya muncul dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
Pertama, munculnya korupsi. Dalam pemerintahan yang tidak transparan, ruang untuk terjadinya korupsi menjadi sangat besar. Ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan sering kali dijadikan celah untuk melakukan korupsi.
Kedua, menurunnya kepercayaan publik. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketiga, tidak adanya akuntabilitas. Pemerintah yang tidak transparan cenderung tidak bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusannya, karena tidak ada kontrol yang jelas dari masyarakat.
Selanjutnya, dampak lainnya adalah terhambatnya partisipasi masyarakat. Ketidaktransparanan pemerintahan membuat sulit masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Berikut bukan merupakan dampak dari pemerintahan yang tidak transparan adalah meningkatnya efisiensi pemerintah. Pernyataan ini salah karena transparansi justru merupakan syarat utama untuk mencapai efisiensi dalam pemerintahan. Pemerintah yang transparan memudahkan proses pengawasan, penyampaian masukan, dan partisipasi aktif masyarakat pada umumnya yang secara langsung bisa mempengaruhi peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak transparan memperbesar peluang terjadinya inefisiensi dan maladministrasi.
Jadi, jawabannya apa? Meningkatnya efisiensi pemerintah bukan merupakan dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
