Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), yang dipimpin oleh Soeharto, menunjukkan beberapa evidensi yang membuktikan ketidakmampuannya dalam menerima kritik. Kebijakan hukum dan politik selama era tersebut banyak yang diarahkan untuk mengendalikan perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, berbagai indikasi menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha meredam kritik dan mengontrol informasi yang beredar di masyarakat.
Penindasan terhadap Kebebasan Berekspresi
Salah satu bukti paling kuat adalah pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi. Banyak jurnalis dan aktivis yang berusaha mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintahan Orde Baru, baik dalam bentuk tulisan maupun protes publik, seringkali dibungkam dan dikejar-kejar oleh aparat keamanan.
Kebijakan Sensor dan Kontrol Media
Pemerintah Orde Baru juga dikenal dengan kebijakan sensornya yang ketat. Media dikendalikan ketat oleh pemerintah dan dipaksa menyebarkan propaganda pemerintah. Selain itu, pemerintah juga banyak melakukan penghapusan dan penyensoran terhadap buku-buku, film, dan berbagai produk media lainnya yang dianggap bisa mengancam stabilitas atau merusak citra pemerintah.
Penjara Politik dan Penghilangan Paksa
Banyak individu yang dianggap sebagai pengkritik atau musuh rezim Orde Baru akhirnya berakhir di penjara politik atau, yang lebih buruk lagi, menghilang tanpa jejak. Aktivis yang berusaha menentang pemerintah sering kali dicap sebagai “pengkhianat” atau “komunis,” dan dihukum tanpa adanya pengadilan yang adil.
Ancaman terhadap Oposisi Politik
Selain itu, pemerintah orde baru juga kerap kali melihat oposisi politik sebagai ancaman terhadap stabilitas rezim. Banyak partai politik yang mencoba menentang kebijakan pemerintah sering kali dipersekusi dan dibatasi oleh pemerintah.
Bukti bahwa pemerintahan orde baru tidak dapat menerima kritik diantaranya adalah melalui penindasan kebebasan berekspresi, kebijakan sensor dan kontrol media, penjara politik dan penghilangan paksa, serta ancaman terhadap oposisi politik. Dalam konteks pemerintahan yang seharusnya demokratis, kemampuan untuk menerima kritik dan perbedaan pendapat adalah hal yang esensial. Kontrol ketat atas kebebasan berekspresi dan penjara politik adalah hal yang bertentangan dengan prinsip ini.
Jadi, jawabannya apa? Sebuah pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk menerima kritik dan perbedaan pendapat dari rakyatnya. Ketidakmampuan mereka dalam menerima hal tersebut adalah bentuk penindasan dan pelanggaran demokrasi.
