Korupsi adalah penyakit sosial yang telah mendarah daging di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyakit ini merusak nilai-nilai keadilan dan merampas hak orang banyak. Untuk mencapai tujuan tertinggi sebuah negara, yaitu kesejahteraan rakyat, perlu dicapai suatu situasi dimana hukum dan keadilan berjalan secara adil dan tidak memihak. Dalam upaya mendekati situasi ideal tersebut, beragam cara telah dibuat dan dilakukan. Salah satu strategi yang paling dikenal adalah strategi trisula.
Trisula pemberantasan korupsi ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai implementasi dari strategi berbasis pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat.
Pencegahan Korupsi
Pada titik pencegahan, KPK berusaha mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak awal. Cara-cara yang ditempuh meliputi pengawasan terhadap Lembaga dan Birokrasi, reformasi birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran negara.
Penindakan Korupsi
Penindakan adalah saat dijadikannya hukum sebagai cambuk bagi para koruptor. Penindakan ini bisa melalui proses hukum di pengadilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, dan peningkatan kualifikasi penegak hukum itu sendiri.
Pendidikan Masyarakat
Pendidikan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dianggap sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan, memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak. Pendidikan ini bisa dalam bentuk sosialisasi, seminar, dan workshop anti-korupsi.
Gagasan trisula pemberantasan korupsi ini diharapkan mampu mewujudkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan efektif, tapi juga memperlihatkan kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan suatu keadaan sosial yang adil dan beradab berdasarkan hukum.
