Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) bukan hanya merupakan landasan hukum utama di Indonesia, tetapi secara fundamental, mengakui dan mempromosikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sangat penting sebagai pilar dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Beberapa teks dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 menunjukkan penghargaan ini, mempertegas peran sentral perlindungan hak asasi manusia dalam pemerintahan.
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan.” Dari kalimat ini, kita dapat memahami bahwa rangkaian kalimat tersebut secara langsung merepresentasikan pentingnya hak asasi manusia dalam bentuk hak dasar untuk merdeka. Ini adalah hak segala bangsa, termasuk individu yang berada di dalamnya, untuk hidup bebas dari penindasan atau penjajahan oleh pihak lain.
Indonesia, sebagai negara yang dibangun atas dasar kesatuan dan persaudaraan, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan martabat manusia. Kedaulatan rakyat, seperti yang diatur dalam UUD 1945, adalah manifestasi hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama dan sejajar satu sama lain, berupa hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Ini adalah bukti konkret peran UUD 1945 dalam menegaskan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, alinea pertama pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meski dalam interpretasi awam tidak secara spesifik disebutkan istilah “hak asasi manusia”, namun dengan merujuk pada espri dan amanat teks tersebut, kita dapat mengklaim bahwa UUD 1945 memiliki komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini penting diketahui oleh setiap warga negara, untuk membentuk suatu pemahaman umum bahwa negara bertugas untuk melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.
