Kebijakan Pemerintahan Orde Baru di Indonesia terhadap pihak oposisi memiliki karakteristik khas yang mencerminkan kekuasaan sentralistik dan otoritarian dari Presiden Soeharto. Sepanjang masa kepemimpinannya, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, Soeharto secara konsisten melawan dan menekan oposisi politik menggunakan berbagai metode dan strategi.
Pengawasan dan Kontrol
Salah satu aspek terpenting kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap pihak oposisi adalah pengawasan dan kontrol yang berkelanjutan. Pemerintah menggunakan berbagai alat dan metode untuk memantau dan membatasi aktivitas oposisi politik. Ini termasuk penggunaan aparat keamanan dan intelijen, pembatasan atas kegiatan politik, hingga pembredelan media.
Penindasan dan Pemaksaan
Selain pengawasan dan kontrol, penindasan dan pemaksaan juga menjadi bagian dari kebijakan Pemerintahan Orde Baru. Salah satu contoh dari ini adalah penangkapan dan penganiayaan besar-besaran yang dilakukan sepanjang tahun 1965-1966 terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya. Selain itu, periode ini juga melihat berbagai bentuk pengekangan terhadap oposisi politik, termasuk tindakan keras terhadap protes dan gerakan sosial yang menantang status quo.
Censorship dan Propaganda
Pemerintahan Orde Baru juga menggunakan alat propaganda dan sensorship untuk mengendalikan narasi dan pemikiran politik. Media dimanfaatkan untuk mempromosikan gambaran positif tentang pemerintah dan para pemimpinnya, sementara pandangan dan suara kritis sering kali disensor atau dibungkam.
Kebijakan Anti-Demokrasi
Pada akhirnya, kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap pihak oposisi dianggap oleh banyak pihak sebagai anti-demokrasi. Beberapa pakar politik dan sejarawan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, namun biaya yang dikorbankan adalah pembatasan hak-hak politik dan kebebasan sipil.
Dalam retrospeksi, kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap pihak oposisi menghasilkan stabilitas politik dan ekonomi jangka panjang dalam jangka pendek. Namun, hal ini juga menyiapkan panggung untuk periode reformasi dan perubahan politik yang signifikan pada periode pasca-Orde Baru.
